Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pegawai untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa harus hadir langsung di kantor. Namun demikian, ASN tetap diwajibkan datang ke kantor apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak.
Pemerintah Provinsi Sulsel menetapkan kebijakan WFA berlaku pada 25–27 Maret 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kerja pasca libur nasional dan cuti bersama Idulfitri.
Aturan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN selama masa libur nasional dan cuti bersama.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa meski bekerja secara fleksibel, ASN tetap wajib menjaga kedisiplinan.
“Pegawai harus tetap responsif dan bisa dihubungi selama jam kerja. Jika ada pekerjaan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan di kantor, maka yang bersangkutan wajib datang melaksanakan tugasnya,” ujar Erwin.
Meski sebagian ASN bekerja secara fleksibel, sejumlah layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap beroperasi secara normal di kantor.
Beberapa layanan tersebut antara lain:
- sektor kesehatan
- pelayanan Samsat
- layanan publik lainnya.
Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman juga mengingatkan ASN agar tidak memanfaatkan kebijakan WFA untuk memperpanjang masa libur.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah selalu diikuti dengan konsekuensi, termasuk penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin kerja.
“Apapun kebijakan dilakukan pasti ada sanksinya. Ada reward dan punishment,” kata Jufri.
Pemerintah Provinsi Sulsel berharap skema WFA dapat memberikan fleksibilitas bagi ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tetap menjaga disiplin kerja, layanan publik diharapkan tetap berjalan optimal meski sebagian pegawai bekerja dari luar kantor.
(WAS)