Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat memimpin apel pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat. Ia mengingatkan seluruh jajaran kementerian agar tetap menjaga kinerja meski bekerja dari rumah.
Menurut Meutya, penerapan WFH bukanlah tambahan hari libur bagi pegawai pemerintah. Ia menegaskan bahwa produktivitas dan efektivitas kerja tetap harus menjadi prioritas utama.
“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” ujar Meutya Hafid, Senin (06/04/2026).
Meutya menjelaskan bahwa kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi serta pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi.
Melalui sistem kerja fleksibel tersebut, pemerintah ingin mendorong pola kerja yang lebih modern sekaligus mengurangi mobilitas pegawai.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dengan mengurangi perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan operasional. Anggaran yang dihemat dari langkah tersebut nantinya dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Komdigi diminta menjadi contoh dalam menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi.
Meutya menekankan bahwa bekerja secara daring harus tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan terukur.
“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” kata Meutya.
Ia menilai penerapan teknologi digital harus mampu mendukung efektivitas kerja aparatur pemerintah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengingatkan seluruh pegawai untuk tetap menjaga disiplin kerja meskipun tidak berada di kantor.
Menurutnya, tantangan global yang dihadapi saat ini menuntut aparatur pemerintah tetap fokus dan mampu bekerja secara kolaboratif.
Ia meminta seluruh jajaran kementerian menjaga ritme kerja, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kerja sama antarunit agar kebijakan WFH dapat berjalan efektif.
“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu,” ujarnya.
Meutya juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid serta komunikasi internal yang selaras di seluruh lini organisasi.
Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem kerja fleksibel sangat bergantung pada kesamaan semangat antara pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan semangat kerja antara pimpinan dan bawahan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegas Meutya.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan dukungan teknologi digital serta komitmen seluruh aparatur, sistem kerja fleksibel diharapkan justru mampu meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Melalui penerapan pola kerja yang lebih adaptif dan modern, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan cepat, efektif, dan profesional.
(WAS)