Menteri Sosial mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan untuk mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital. Pemerintah Kota Makassar menyatakan siap menjalankan sistem tersebut guna meningkatkan akurasi dan transparansi.
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalisir potensi penyelewengan data penerima. Digitalisasi dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki sistem distribusi bansos yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh kepala daerah diminta aktif memperbarui data penerima bansos agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Menteri Sosial dalam arahannya.
Pemerintah Kota Makassar merespons cepat kebijakan ini dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk integrasi sistem data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat implementasi di tingkat daerah.
Selain itu, digitalisasi juga diyakini dapat meningkatkan transparansi karena seluruh proses penyaluran dapat dipantau secara real-time. Dengan sistem ini, potensi duplikasi data maupun penerima fiktif dapat ditekan secara signifikan.
“Pemkot Makassar siap mendukung penuh kebijakan ini, termasuk dalam hal pembaruan data dan penerapan sistem digital,” kata perwakilan pemerintah daerah.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi tata kelola bansos yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Pemerintah berharap kolaborasi antara pusat dan daerah dapat mempercepat perbaikan sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Dengan digitalisasi yang semakin masif, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.
Penulis: Ariana