Pemerintah menegaskan perbaikan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menempatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penentu utama desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran, menyasar masyarakat yang paling membutuhkan berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan yang lebih akurat dan terukur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan desil tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan berbasis data statistik yang kredibel dari BPS.
“BPS yang menentukan desil. Jadi bukan lagi asumsi atau perkiraan, tapi berdasarkan data yang valid,” ujar Saifullah Yusuf.
Dengan sistem ini, masyarakat akan dikelompokkan ke dalam beberapa lapisan (desil) berdasarkan kondisi ekonomi mereka. Desil terbawah akan menjadi prioritas utama penerima bansos, sehingga distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
Pemerintah juga melakukan pembaruan data secara berkala untuk menghindari kesalahan sasaran yang selama ini kerap terjadi, seperti inclusion error (yang tidak berhak justru menerima) maupun exclusion error (yang berhak malah tidak menerima).
“Dengan basis data yang diperbaiki, kita ingin memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Gus Ipul.
Selain itu, integrasi DTSEN dengan berbagai kementerian dan lembaga menjadi fokus utama agar tidak terjadi tumpang tindih data. Pemerintah berharap sistem ini mampu meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi dalam penyaluran bantuan.
Perubahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi tata kelola bansos. Dengan pendekatan berbasis data, potensi penyimpangan diharapkan dapat ditekan, sementara kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial semakin meningkat.
Penulis: Ariana