Istana Jawab Tuntutan Mahasiswa: APBN Sudah Dihemat, Program MBG Akan Dievaluasi

Visual Media Nusantara, Jakarta — Istana Kepresidenan merespons sejumlah tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa upaya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan terus dievaluasi untuk memperbaiki tata kelolanya. 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan tuntutan mahasiswa terkait dugaan pemborosan APBN tidak sejalan dengan langkah yang selama ini dilakukan pemerintah.

“Mengenai tuntutan pertama terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026). 

Menurut Qodari, pemerintah telah memangkas berbagai belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Langkah efisiensi tersebut diklaim menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp300 triliun. 

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan ke berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan bahwa MBG bukanlah program yang menghamburkan uang negara karena dibiayai dari hasil efisiensi anggaran. 

“Uang penghematan itulah yang dipakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026. 

Meski demikian, pemerintah mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Karena itu, program tersebut saat ini sedang menjalani evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola, efektivitas anggaran, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. 

Evaluasi dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah masalah, mulai dari pembengkakan jumlah dapur MBG, dugaan pemborosan insentif operasional, hingga perlunya verifikasi ulang jutaan penerima manfaat. Pemerintah menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaannya lebih efektif dan akuntabel. 

Qodari menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa. Namun, menurutnya, berbagai tuntutan tersebut perlu melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan efisiensi dan perbaikan tata kelola program nasional.

Sementara itu, aksi mahasiswa yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026) membawa sejumlah tuntutan, antara lain penurunan harga BBM, penghentian pemborosan APBN, serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi sorotan publik. 

Penulis: Ariana