Mendikdasmen Buka Peluang Kantin Sekolah Terlibat dalam Program MBG

Visual Media Nusantara, Kudus — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan kantin sekolah berpeluang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penyesuaian sistem yang tengah disiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat program lebih fleksibel, efisien, dan tepat sasaran. 

Abdul Mu'ti mengatakan Program MBG tetap akan dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari kalangan siswa. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 43,4 juta siswa atau 80,94 persen dari total 53,5 juta siswa di Indonesia saat ini menjadi penerima manfaat program tersebut. 

"Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," kata Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan sejumlah perubahan dalam sistem pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah menyesuaikan sasaran penerima manfaat agar bantuan lebih fokus kepada sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. 

"Nanti akan ada perubahan sistem. Sekolah-sekolah yang memang tidak memerlukan tidak menerima MBG lagi, tetapi yang sangat memerlukan akan kita prioritaskan," ujar Abdul Mu'ti. 

Dalam skema yang sedang dikaji, penyediaan makanan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah maupun dapur sekolah yang telah tersedia, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program, terutama di daerah yang jumlah siswanya relatif sedikit atau sulit dijangkau dapur MBG. Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang juga pernah menyampaikan bahwa kantin sekolah dapat menjadi alternatif pelaksanaan MBG di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). 

Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa sejumlah kasus keracunan yang pernah terjadi tidak menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Menurutnya, evaluasi harus difokuskan pada dapur atau penyedia makanan yang bermasalah. 

"Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi, sedangkan SPPG yang baik tetap dilanjutkan. Bahkan, dapur yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izin operasionalnya," tegasnya. 

Menurut Abdul Mu'ti, Program MBG merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi peserta didik. 

"Generasi ini harus dibangun baik akademiknya maupun fisiknya. Fisik dibangun melalui MBG, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan," katanya. 

Rencana pelibatan kantin sekolah saat ini masih dalam tahap kajian bersama Badan Gizi Nasional. Pemerintah memastikan setiap perubahan yang dilakukan akan tetap mengedepankan kualitas layanan, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. 

Penulis: Ariana

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama