Temuan ini muncul setelah BGN melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG di berbagai daerah.
Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengatakan alasan “tidak tahu SOP” menjadi dalih paling umum yang digunakan pengelola dapur ketika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Alasan paling sering adalah tidak tahu SOP, padahal sebelumnya sudah ada sosialisasi dan peringatan,” ujar Albertus Doni.
BGN menegaskan bahwa seluruh pengelola dapur MBG sebenarnya telah mendapatkan pembekalan teknis terkait standar operasional, termasuk sanitasi, kualitas makanan, hingga pengelolaan distribusi.
Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dinilai dapat memengaruhi kualitas layanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Sebagai bentuk penegakan aturan, BGN memastikan akan memberikan tindakan tegas terhadap dapur MBG yang terbukti melanggar, termasuk penghentian sementara operasional hingga standar yang ditetapkan dipenuhi kembali.
Langkah ini dinilai penting mengingat program MBG menyasar kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita, sehingga kualitas makanan dan tata kelola dapur menjadi faktor utama keberhasilan program.
Selain pengawasan internal, BGN juga terus memperkuat sistem evaluasi berkala agar pelanggaran serupa tidak terus berulang di lapangan.
“Tujuannya bukan menghukum, tetapi memastikan kualitas layanan tetap sesuai standar,” kata Albertus.
Polemik soal kepatuhan SOP ini juga menjadi sorotan karena sebelumnya beberapa dapur MBG sempat dikaitkan dengan masalah sanitasi dan distribusi makanan yang tidak sesuai prosedur.
Penguatan pengawasan ini menjadi langkah penting agar program MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penulis: Ariana