Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons polemik yang muncul di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban Presiden menjelang Hari Raya Iduladha.
Menurutnya, bantuan sapi kurban Presiden Prabowo telah berlangsung sejak lama dan memiliki dasar administrasi serta mekanisme penganggaran yang jelas dalam pelaksanaannya.
“Bantuan sapi kurban Presiden dari APBN itu tidak menyalahi hukum,” ujar Habiburokhman.
Ia menjelaskan pengadaan hewan kurban tersebut merupakan bagian dari kegiatan kenegaraan dan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di berbagai daerah saat momentum Iduladha.
Setiap tahun, Presiden memang secara rutin menyalurkan bantuan sapi kurban ke masjid, pondok pesantren, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Namun polemik soal penggunaan APBN untuk bantuan kurban memperlihatkan bagaimana sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran negara semakin tinggi.
Di satu sisi, program bantuan kurban dipandang sebagai bagian dari tradisi sosial-keagamaan negara yang telah berlangsung lama dan memiliki nilai simbolik dalam mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Tetapi di sisi lain, skeptisisme muncul karena sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran publik, terutama di tengah kondisi ekonomi dan berbagai kebutuhan sosial lain yang juga mendesak.
Perdebatan seperti ini sebenarnya bukan semata soal legalitas, tetapi juga menyangkut persepsi publik mengenai kepatutan penggunaan dana negara.
Secara hukum, penggunaan APBN memang dapat dibenarkan jika memiliki dasar anggaran, mekanisme pertanggungjawaban, dan masuk dalam pos kegiatan resmi pemerintah.
Namun secara politik dan etika publik, kebijakan seperti ini tetap bisa memunculkan perbedaan pandangan di masyarakat.
Karena itu, transparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak memunculkan kesan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan simbolik semata.
Di sisi lain, bantuan sapi kurban Presiden juga memiliki dampak ekonomi tersendiri karena biasanya melibatkan peternak lokal dari berbagai daerah sebagai penyedia hewan kurban.
Artinya, program tersebut tidak hanya memiliki dimensi sosial dan keagamaan, tetapi juga memberi efek terhadap sektor peternakan rakyat.
Polemik terkait penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial keagamaan diperkirakan tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi dan prioritas belanja pemerintah.
Penulis: Ariana