Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG yang terus diperluas di berbagai daerah dengan jumlah penerima manfaat yang semakin besar.
Dalam keterangannya, BGN menjelaskan sistem bundling sebelumnya diterapkan dengan pola distribusi satu dapur melayani beberapa titik penerima manfaat sekaligus dalam cakupan yang cukup luas.
Namun pola tersebut dinilai menimbulkan sejumlah kendala operasional, mulai dari keterlambatan distribusi, penurunan kualitas makanan akibat waktu tempuh yang panjang, hingga beban distribusi yang terlalu besar bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sistem bundling agar distribusi makanan menjadi lebih fokus, cepat, dan terkontrol.
“Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat,” demikian disampaikan BGN dalam siaran pers resminya.
Langkah ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar program MBG bukan hanya soal penyediaan anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga kemampuan menjaga kualitas layanan di lapangan.
Dalam program makanan massal, distribusi menjadi faktor sangat krusial karena berkaitan langsung dengan ketepatan waktu, keamanan pangan, hingga kualitas makanan saat dikonsumsi.
Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar pula risiko penurunan mutu makanan, keterlambatan, bahkan potensi gangguan kesehatan pangan.
Di sisi lain, penghentian sistem bundling juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa BGN mulai menggeser pendekatan dari sekadar ekspansi cepat menuju penguatan kualitas tata kelola program. Namun, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi tersendiri.
Jika distribusi dibuat lebih terfokus dan tidak lagi digabung, kebutuhan jumlah dapur SPPG, tenaga operasional, dan biaya logistik berpotensi meningkat.
Artinya, efisiensi yang dimaksud BGN kemungkinan lebih berfokus pada kualitas distribusi dan pengurangan risiko operasional dibanding sekadar penghematan biaya jangka pendek.
Selain itu, penghentian sistem bundling juga dapat berdampak pada pola kemitraan dengan pemasok bahan pangan dan pelaku usaha lokal yang selama ini menyesuaikan distribusi dalam skala besar.
Karena itu, efektivitas kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur distribusi, kapasitas dapur MBG, serta koordinasi operasional di lapangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, BGN memang terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk memperketat standar dapur SPPG dan memperkuat pengawasan kualitas makanan melalui sistem digital real-time.
Pemerintah memastikan evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG akan terus dilakukan agar distribusi makanan berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran bagi seluruh penerima manfaat.
Penulis: Ariana