Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut praktik tersebut kini menjadi perhatian serius karena mulai merugikan masyarakat dan calon mitra program MBG.
BGN meminta masyarakat berhati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa menjual atau menjanjikan lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan imbalan sejumlah uang.
Menurut BGN, penentuan titik dapur MBG dilakukan melalui mekanisme resmi dan tidak diperjualbelikan secara pribadi.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap oknum yang menawarkan akses percepatan, jaminan lolos, maupun pengurusan dapur MBG di luar jalur resmi.
BGN juga telah melaporkan berbagai aduan terkait dugaan penipuan tersebut melalui layanan pengaduan SAGI 127.
“Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk di call center SAGI 127 tercatat 3.615 aduan,” demikian informasi yang disampaikan dalam keterangan BGN.
Fenomena ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program MBG, terutama karena program tersebut melibatkan anggaran besar dan peluang usaha di sektor pangan.
Namun, tingginya antusiasme juga menciptakan ruang bagi oknum tertentu memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi melalui modus penipuan.
Secara logika tata kelola, munculnya praktik “jual beli titik” sebenarnya menjadi sinyal bahwa sistem informasi dan mekanisme rekrutmen mitra masih belum sepenuhnya transparan atau dipahami masyarakat.
Jika proses resmi mudah diakses dan terpublikasi jelas, ruang untuk broker atau calo biasanya akan lebih kecil.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menindak penipuan, tetapi juga memastikan seluruh proses perekrutan mitra MBG berjalan terbuka, terukur, dan mudah diverifikasi publik.
Kasus dugaan penipuan terkait MBG sebelumnya juga sempat muncul di beberapa daerah, termasuk modus kerja sama katering hingga pencatutan nama pejabat atau instansi tertentu.
Di sisi lain, BGN terus meminta masyarakat menggunakan kanal resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran atau praktik mencurigakan terkait program MBG.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto yang ditargetkan menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kasus ini memperlihatkan bahwa program berskala besar tidak hanya menghadapi tantangan operasional, tetapi juga risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat.
Penulis: Ariana