Makassar - Dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa memberatkan masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, Wamendagri Bima Arya menekankan kepada seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk pemanfaatan potensi lokal untuk memperkuat PAD.
"Pemda dapat menjemput peluang-peluang lain selain pajak. Salah satu contoh di kabupaten Sidrap kuat di bidang pangan, itu dapat diperkuat dalam meningkatkan PAD dan untuk daerah lain juga pasti ada ciri khasnya masing-masing," Kata Bima Arya dihadapan saat berpidato dihadapan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Bima menekankan pentingnya Pemda untuk menyisir berbagai program peningkatan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Ia mencontohkan, kawasan kampung nelayan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata atau pusat ekonomi kreatif. Selain menggali potensi lokal, Bima meminta Pemda meninjau kembali pos-pos belanja yang masih bisa dihemat.
“Kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi, sekali lagi semuanya, seperti perjalanan dinas, makan-minum, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Bima, Kemendagri ingin memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa dana untuk pemenuhan SPM digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diminta turun langsung melakukan peninjauan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.
“Kami menangkap tadi semangat dari teman-teman daerah sebetulnya kan selaras ya. Selaras, lebih sinkron dengan kebijakan pusat dan mendukung program-program pusat, termasuk efisiensi dan lain-lain,” ungkapnya.
Bima menambahkan, ke depan komunikasi antara Pemda, asosiasi wali kota, bupati, dan gubernur, dengan Kemendagri serta Kementerian Keuangan akan diperkuat. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal sekaligus membuka ruang lebih luas bagi inovasi daerah.
“Kita dorong untuk berinovasi, tapi inovasi kan enggak bisa sendiri. Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta. Ya bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal,” terangnya.
Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya meningkatkan realisasi belanja pemerintah (government spending) agar lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini, katanya, diperlukan untuk memperkuat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tandasnya.