Menurutnya, penyaluran makanan bergizi bagi siswa akan disesuaikan dengan jumlah hari sekolah di masing-masing daerah.
“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari. Jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari,” kata Dadan.
BGN menegaskan bahwa distribusi MBG berbasis kehadiran penerima manfaat, khususnya siswa di sekolah.
Artinya, ketika siswa tidak masuk sekolah atau saat libur, maka makanan bergizi tidak akan disalurkan.
Skema ini diterapkan agar distribusi makanan tetap efektif dan tidak menimbulkan pemborosan.
Sebelumnya, pemerintah juga mempertimbangkan opsi efisiensi dengan mengurangi penyaluran dari enam hari menjadi lima hari per minggu.
Langkah tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun per tahun.
Meski demikian, keputusan akhir masih mempertimbangkan kondisi sekolah dan kebutuhan penerima manfaat.
Dadan menegaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas program MBG, sesuai arahan Presiden.
Program ini tetap menyalurkan makanan segar dan siap santap yang didistribusikan langsung ke lokasi penerima manfaat, seperti sekolah, pesantren, posyandu, maupun rumah tangga sasaran.
Program ini juga merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting di Indonesia.
BGN memastikan bahwa program MBG tetap berjalan, meskipun skema penyalurannya dapat berbeda di setiap daerah.
Penyesuaian hari penyaluran dilakukan agar program tetap efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
(WAS)