Sinergi Lintas Lembaga Perkuat DTSEN untuk Kebijakan yang Lebih Tepat

Visual Media Nusantara, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan agar berbagai kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. 

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN yang digelar di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait. 

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah. 

DTSEN merupakan basis data nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Data ini digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. 

Program pemutakhiran DTSEN juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. 

Dengan adanya satu data yang terintegrasi, pemerintah berharap berbagai kebijakan dapat disusun secara lebih akurat dan efektif.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab untuk memastikan DTSEN menjadi data tunggal yang akurat dan dapat dipercaya.

“Tugas kami memastikan DTSEN benar-benar menjadi data tunggal yang akurasinya dapat dijamin,” ujar Amalia. 

Amalia menambahkan bahwa data tersebut akan terus dimutakhirkan agar menjadi basis yang kuat bagi intervensi kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

Dalam penguatan DTSEN, kerja sama tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Kolaborasi ini dinilai penting agar data sosial ekonomi masyarakat dapat diperbarui secara berkala dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Dengan integrasi data yang lebih baik, program bantuan sosial maupun kebijakan pembangunan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah menilai keberadaan DTSEN sangat penting dalam memastikan berbagai program sosial berjalan efektif.

Melalui data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat:

- mengurangi kesalahan sasaran bantuan sosial

- meningkatkan transparansi penyaluran bantuan

- memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data

- mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

Karena itu, sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar DTSEN menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional. 

(WAS)