Visual Media Nusantara, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban sekaligus menghentikan operasional dapur SPPG terkait hingga waktu yang belum ditentukan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya menyesalkan kejadian tersebut dan memastikan penanganan korban menjadi prioritas utama.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (04/04/2026).
Selain menanggung biaya pengobatan, BGN juga mengambil langkah tegas dengan menyuspend operasional SPPG Pondok Kelapa 2 sebagai bagian dari evaluasi keamanan pangan.
Menurut Nanik, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah aspek fasilitas dapur yang belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
“SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), masih belum memenuhi standar,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
Insiden tersebut terjadi pada Jumat (03/04/2026) setelah sebelumnya pihak pengelola menerima laporan dari guru terkait sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Gejala yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, dan diare. Awalnya tercatat sekitar 36 siswa mengalami keluhan tersebut, namun jumlah yang terdampak kemudian bertambah hingga sekitar 60 orang.
Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis dari fasilitas kesehatan setempat. Hingga kini, kondisi para siswa disebut dalam keadaan membaik.
Insiden ini juga sempat menjadi perhatian publik karena melibatkan program makan gratis yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
Menu makanan yang disajikan pada saat kejadian meliputi beberapa jenis hidangan, antara lain:
- Spaghetti bolognese
- Bola-bola daging
- Scramble egg tofu
- Sayuran campur
- Buah stroberi
Menu tersebut merupakan bagian dari paket makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis yang didistribusikan kepada siswa sekolah.
Berdasarkan evaluasi sementara, BGN menduga insiden tersebut berkaitan dengan kondisi makanan yang tidak lagi segar saat dikonsumsi.
Nanik menjelaskan bahwa jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan waktu konsumsi berpotensi menurunkan kualitas makanan sehingga dapat memicu gangguan kesehatan.
Temuan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden keamanan pangan tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, BGN memastikan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG yang menjadi mitra pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah pengawasan akan meliputi pemeriksaan standar operasional dapur, pengelolaan bahan makanan, hingga proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
BGN menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
“Kami akan memperkuat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang dan standar keamanan pangan dalam program MBG tetap terjaga,” ujar Nanik.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak-anak, khususnya siswa sekolah.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan penyediaan makanan bergizi bagi pelajar guna mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta pencegahan stunting.
Namun insiden keamanan pangan di Jakarta Timur ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai distribusi makanan, mulai dari proses memasak hingga waktu konsumsi.
BGN menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG agar program tersebut tetap berjalan dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi para penerima manfaat.
(WAS)