Progres pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan peningkatan signifikan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh dapur SPPG telah bersertifikat pada Agustus 2026.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG telah mengantongi SLHS. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 52,37 persen dari total 25.925 SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Jika dihitung dari jumlah SPPG yang telah mengajukan permohonan sertifikasi, capaian tersebut bahkan mencapai lebih dari 80 persen, menunjukkan percepatan yang cukup signifikan dalam proses pemenuhan standar sanitasi dan keamanan pangan.
“Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar SLHS,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi BGN.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan salah satu syarat utama dalam operasional dapur SPPG, yang bertugas menyediakan makanan dalam program MBG. Sertifikasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kelayakan konsumsi.
Dalam konteks program berskala nasional seperti MBG, keberadaan SLHS tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
BGN menegaskan bahwa percepatan sertifikasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola program, terutama setelah muncul berbagai evaluasi di lapangan terkait standar operasional dapur.
“Seluruh SPPG ditargetkan sudah memiliki SLHS pada Agustus 2026,” tegas pernyataan BGN.
Peningkatan jumlah SPPG yang bersertifikat terjadi di tengah proses evaluasi program MBG yang masih berlangsung. Sebelumnya, pemerintah sempat menghentikan sementara operasional sejumlah dapur SPPG karena belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat.
Sejumlah laporan menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi menjadi salah satu respons terhadap berbagai temuan di lapangan, termasuk persoalan teknis dan kepatuhan terhadap prosedur. Salah satunya adalah temuan bahwa sebagian dapur belum sepenuhnya menjalankan standar operasional yang ditetapkan.
Di sisi lain, penghentian sementara ratusan dapur SPPG juga menjadi indikator bahwa pemerintah mulai menekankan aspek kualitas, bukan sekadar kuantitas dalam pelaksanaan program.
Meski capaian sertifikasi meningkat, tantangan di lapangan masih menjadi perhatian. Pelaksanaan program MBG yang melibatkan ribuan dapur di berbagai daerah membutuhkan koordinasi yang kuat serta pemahaman yang seragam terhadap standar yang berlaku.
Dalam praktiknya, tidak semua dapur mampu langsung memenuhi seluruh persyaratan teknis, termasuk dalam aspek sanitasi, pengelolaan limbah, hingga pengawasan gizi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan program di tahap awal belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pelaksana di lapangan.
Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa dapur yang telah beroperasi tetap harus dihentikan sementara karena belum memenuhi ketentuan tertentu, meskipun telah memiliki sebagian izin operasional.
Hal ini menjadi indikasi bahwa penyelarasan standar antar instansi dan pelaksana masih perlu diperkuat.
Program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara luas. Dengan cakupan nasional, program ini menargetkan jutaan penerima manfaat melalui ribuan dapur SPPG.
Dalam implementasinya, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kecepatan pelaksanaan dan kualitas layanan.
Pendekatan percepatan yang dilakukan di awal program dinilai penting untuk segera menjangkau masyarakat. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa kualitas tetap menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan.
Peningkatan capaian SLHS menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah mulai memperkuat aspek kualitas dalam pelaksanaan program.
BGN menegaskan bahwa proses sertifikasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh dapur SPPG mampu memberikan layanan yang aman dan berkualitas.
Upaya ini mencakup:
- Penguatan pengawasan sanitasi
- Peningkatan kapasitas pelaksana di daerah
- Penyelarasan standar operasional
- Perbaikan sistem koordinasi antar instansi
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi risiko, termasuk kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun kualitas layanan.
Hingga pertengahan April 2026, lebih dari separuh dapur SPPG telah memiliki sertifikasi SLHS. Pemerintah menargetkan seluruh dapur yang terlibat dalam program MBG dapat memenuhi standar tersebut paling lambat Agustus 2026.
Proses sertifikasi dan evaluasi masih terus berjalan secara bertahap, dengan melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah.
Peningkatan capaian sertifikasi SLHS pada dapur SPPG menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas program Makan Bergizi Gratis.
Di tengah target besar yang ingin dicapai, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar yang ditetapkan.
Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga oleh konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan target seluruh SPPG bersertifikat pada Agustus 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa standar tersebut benar-benar diterapkan secara merata di seluruh daerah.
Penulis : Putra