Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dievaluasi menyusul sejumlah kendala di lapangan, termasuk koordinasi antar instansi di daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
Dalam implementasinya, perbedaan pemahaman antar pelaksana mengenai standar dan mekanisme program memengaruhi keseragaman pelaksanaan di berbagai wilayah. Kondisi ini berdampak pada efektivitas distribusi serta penyaluran kepada penerima manfaat.
“Perbaikan dilakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran,” demikian disampaikan dalam kebijakan terkait evaluasi MBG.
Salah satu contoh terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani program MBG harus disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur tersebut merupakan salah satu dari delapan dapur awal yang beroperasi di Parepare. Meski telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dapur tersebut menjadi yang terakhir memperoleh sertifikat tersebut di antara dapur lainnya.
Namun demikian, operasional dapur tersebut tetap dihentikan sementara karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelarasan standar teknis dan koordinasi antar pihak pelaksana di lapangan.
“Langkah ini diharapkan membuat pelaksanaan lebih efektif dan selaras di setiap daerah,” demikian keterangan lanjutan.
Hingga saat ini, proses evaluasi dan penyesuaian program MBG masih terus berlangsung secara bertahap.
Dengan perbaikan tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih seragam dan memberikan manfaat yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Penulis : Putra
Tags
Nasional