Visual Media Nusantara, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan lebih efisien, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut mencapai Rp335 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di tengah evaluasi berkelanjutan terhadap program prioritas nasional tersebut, yang kini menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026.
Meski mendukung penuh program MBG, Purbaya menegaskan penggunaan anggaran harus lebih terukur dan tepat guna agar tidak menimbulkan pemborosan dalam implementasinya. Ia mengaku telah membahas langsung hal itu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Kita mendukung MBG. Cuma kita minta ke MBG supaya lebih efisien lah. Itu aja kira-kira, kita diskusi terus dengan kepala MBG,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, BGN telah mulai melakukan langkah penghematan, salah satunya melalui penyesuaian operasional program yang kini difokuskan berjalan selama lima hari dalam sepekan.
Selain itu, BGN disebut juga tengah menyiapkan skema pengendalian biaya operasional lainnya agar total kebutuhan anggaran bisa ditekan dari proyeksi awal Rp335 triliun.
“Mereka akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggaran akan jauh lebih kurang dari yang Rp335 triliun itu. Jadi akan ada banyak penghematan untuk MBG,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya juga menanggapi adanya sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi celah korupsi dalam program MBG. Menurutnya, kelemahan dalam program baru adalah hal yang wajar, tetapi harus segera diperbaiki.
Ia menegaskan pemerintah akan memperketat proses screening pembiayaan agar anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Namun dengan skala besar dan anggaran jumbo, pengawasan serta efisiensi pelaksanaan menjadi tantangan utama agar manfaat program benar-benar maksimal.
Dorongan efisiensi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan program sosial berskala besar tidak hanya berjalan masif, tetapi juga efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Penulis: Ariana
Tags
Nasional