Anggaran itu sebelumnya ramai diperbincangkan setelah muncul dalam dokumen pengadaan dan dinilai terlalu besar hanya untuk layanan video conference. Namun, BGN menegaskan angka tersebut digunakan untuk sistem enterprise dengan kapasitas besar dan cakupan nasional.
Dadan menjelaskan, layanan rapat daring tersebut dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN dan dirancang untuk mengakomodasi sekitar 5.000 pengguna aktif dengan kapasitas hingga 50.000 peserta dalam satu sesi virtual.
“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas,” ujar Dadan Hindayana.
Menurutnya, kebutuhan sistem komunikasi digital skala besar menjadi sangat penting mengingat Program MBG melibatkan ribuan pelaksana di berbagai daerah, mulai dari tingkat pusat hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Layanan ini tidak hanya digunakan untuk rapat koordinasi, tetapi juga sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis pelaksana, evaluasi program, hingga edukasi publik secara serentak di seluruh Indonesia.
Dadan menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga kesamaan pemahaman seluruh pelaksana di lapangan. Karena itu, sistem komunikasi yang cepat, seragam, dan terdokumentasi menjadi kebutuhan utama.
“Kami ingin memastikan pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” katanya.
Polemik ini muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap anggaran negara, terutama untuk program prioritas nasional. Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan utama agar tidak memunculkan persepsi pemborosan.
Di sisi lain, BGN menilai investasi pada sistem koordinasi digital adalah bagian penting dari menjaga kualitas implementasi program MBG yang memiliki skala besar dan melibatkan jutaan penerima manfaat.
Penjelasan ini diharapkan dapat meredam polemik sekaligus memberikan gambaran lebih jelas kepada publik mengenai kebutuhan operasional program besar pemerintah yang memerlukan koordinasi lintas daerah secara intensif.
Penulis: Ariana