Dadan menjelaskan, harga motor listrik yang dibeli pemerintah untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai Rp42 juta per unit, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang berada di kisaran Rp52 juta.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (08/04/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik yang berkembang di publik mengenai pengadaan motor listrik oleh BGN yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Dadan, motor listrik tersebut disiapkan untuk menunjang mobilitas para kepala SPPG yang bertugas mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Ia menegaskan kendaraan tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan roda empat.
“Motor ini untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit,” ujarnya.
Dengan kendaraan tersebut, distribusi makanan bergizi diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan efisien hingga ke desa-desa yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Dadan juga memastikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bukan kebijakan mendadak.
Ia menyebut rencana pembelian kendaraan itu telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG.
Dari target awal sekitar 24.400 unit, realisasi pengadaan motor listrik yang berhasil dilakukan mencapai sekitar 21.800 unit.
Ia menegaskan bahwa setelah pengadaan tersebut, BGN tidak memiliki rencana tambahan pembelian motor listrik pada tahun 2026.
“Sudah masuk ke dalam anggaran 2025, untuk 2026 tidak ada perencanaan lagi,” kata Dadan.
Di tengah polemik yang berkembang, Dadan juga membantah kabar yang menyebutkan pemerintah membeli hingga 70.000 unit motor listrik untuk program tersebut.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, jumlah motor listrik yang direalisasikan jauh lebih sedikit dari angka tersebut.
Realisasi pengadaan hanya sekitar 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit pada 2025.
Meski demikian, pengadaan motor listrik untuk program MBG tetap menuai perhatian publik dan sejumlah anggota DPR.
Sebagian pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara untuk pembelian kendaraan operasional tersebut, terutama jika tidak diikuti dengan transparansi yang memadai dalam pengelolaannya.
BGN menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut bertujuan mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
(WAS)