Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran standar kualitas dalam pelaksanaan program MBG.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan Hindayana, Senin (25/05/2026).
BGN mencatat sejak awal 2025 hingga saat ini total 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses evaluasi dan penyesuaian standar operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kembali beroperasi. Sementara 1.152 lainnya masih dalam tahap pembenahan.
Menurut Dadan, penghentian sementara dilakukan karena sejumlah dapur MBG belum memenuhi persyaratan dasar seperti infrastruktur yang layak, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi,” katanya.
Langkah pengetatan standar tersebut sebenarnya telah dilakukan BGN sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, pemerintah juga sempat menghentikan sementara sekitar 1.780 SPPG karena persoalan serupa terkait IPAL dan sertifikasi sanitasi.
Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional memang terus mendapat sorotan publik, terutama terkait keamanan pangan, tata kelola dapur, hingga kualitas distribusi makanan kepada jutaan penerima manfaat.
Dalam skala program sebesar MBG, persoalan standar operasional sebenarnya hampir tidak terhindarkan. Tantangan utamanya bukan hanya memperbanyak jumlah dapur, tetapi memastikan seluruh rantai layanan memenuhi standar keamanan pangan secara konsisten.
Di sisi lain, penghentian sementara ribuan dapur juga memperlihatkan pemerintah mulai bergerak lebih agresif dalam aspek pengawasan. Ini penting karena risiko terbesar program makanan massal bukan sekadar keterlambatan distribusi, tetapi potensi gangguan kesehatan jika standar sanitasi diabaikan.
Namun ada sisi lain yang juga perlu dicermati. Semakin ketat standar yang diterapkan, semakin besar pula tantangan bagi mitra SPPG di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup hanya mengandalkan penindakan atau penghentian operasional, tetapi juga pendampingan teknis dan percepatan pemenuhan standar bagi dapur-dapur yang masih bermasalah.
BGN menegaskan mitra SPPG yang saat ini dihentikan sementara tetap diberikan kesempatan melakukan pembenahan agar dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Pemerintah memastikan pengawasan terhadap dapur MBG akan terus diperketat guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program.
Penulis: Ariana