Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda diskusi fiskal nasional yang menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan anggaran pusat dan daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Kementerian Keuangan menilai hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas belanja negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
“Sinergi fiskal pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan pembangunan berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” demikian disampaikan dalam publikasi resmi Kementerian Keuangan.
Pemerintah menilai koordinasi fiskal yang kuat dibutuhkan karena tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga tekanan global seperti perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat dan daerah didorong memiliki arah kebijakan yang sejalan, terutama dalam pengelolaan belanja, penguatan pendapatan daerah, serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Selain itu, kualitas belanja pemerintah daerah juga menjadi perhatian karena dinilai masih terdapat ketimpangan efektivitas penggunaan anggaran antarwilayah.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa transfer dana dari pusat ke daerah bukan hanya soal distribusi anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Pemerintah juga mendorong daerah memperkuat inovasi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat maupun menghambat iklim investasi.
Di sisi lain, tantangan terbesar hubungan fiskal pusat dan daerah sebenarnya bukan hanya koordinasi administratif, tetapi sinkronisasi prioritas pembangunan.
Tidak sedikit program pusat dan daerah yang berjalan sendiri-sendiri sehingga efektivitas anggaran menjadi kurang optimal.
Karena itu, sinergi fiskal yang dimaksud bukan sekadar kesesuaian angka anggaran, melainkan keselarasan arah kebijakan dan target pembangunan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk digitalisasi sistem keuangan, peningkatan transparansi APBD, serta penguatan pengawasan belanja daerah.
Namun tantangan struktural seperti ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan rendahnya kapasitas fiskal di sejumlah wilayah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Karena itu, penguatan sinergi fiskal dinilai penting agar kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif hingga ke tingkat daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Penulis: Ariana