Peluncuran aplikasi dilakukan oleh Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, sebagai bagian dari langkah penguatan tata kelola program MBG yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat melalui ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sony Sonjaya menjelaskan aplikasi tersebut memungkinkan pengawasan kualitas makanan dilakukan langsung oleh pihak penerima manfaat di lapangan melalui mekanisme evaluasi berbasis pelaporan digital. Pengguna aplikasi meliputi guru yang ditunjuk sekolah, kepala posyandu, maupun penanggung jawab kelompok penerima manfaat lainnya.
“Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG,” ujar Sony Sonjaya.
Melalui sistem tersebut, pengguna dapat memberikan penilaian terhadap sejumlah indikator kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, tampilan makanan, hingga variasi menu yang disajikan. Data evaluasi kemudian masuk ke sistem pemantauan yang dapat dipakai sebagai dasar perbaikan cepat di lapangan.
BGN menyebut digitalisasi pengawasan diperlukan karena skala program MBG yang terus membesar membuat pengawasan manual semakin sulit dilakukan secara efektif. Sistem real-time diharapkan membantu mendeteksi potensi masalah lebih cepat sebelum berkembang menjadi gangguan layanan atau risiko kesehatan pangan.
Berdasarkan data awal dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, lebih dari 1.700 laporan evaluasi telah masuk dari berbagai wilayah dengan mayoritas laporan menyatakan makanan layak konsumsi dan distribusi berjalan tepat waktu. Namun, sistem juga tetap mencatat laporan ketidaksesuaian sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dini.
Dalam konteks tata kelola program makanan massal, pengawasan kualitas memang menjadi isu penting karena tantangan terbesar bukan hanya memastikan makanan tersalurkan, tetapi juga menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi layanan.
Namun, efektivitas aplikasi seperti ini tetap bergantung pada kualitas input data dan kedisiplinan pelaksana di lapangan. Sistem digital dapat mempercepat deteksi masalah, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan tanpa audit lapangan, pembinaan dapur SPPG, dan tindak lanjut pengawasan yang konsisten.
Di sisi lain, keterlibatan guru, kepala posyandu, hingga penerima manfaat dalam proses evaluasi menunjukkan perubahan pendekatan pengawasan dari model tertutup menjadi lebih partisipatif dan berbasis komunitas.
BGN berharap aplikasi Reviu MBG dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mencegah terulangnya persoalan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Pemerintah memastikan penguatan pengawasan terhadap kualitas makanan MBG akan terus dilakukan guna menjaga keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.
Penulis: Ariana