BGN Minta Dapur MBG Utamakan Produk Lokal, Telur Jadi Sorotan

Visual Media Nusantara, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengutamakan penggunaan produk lokal dalam operasional program, termasuk komoditas telur dari peternak daerah.

Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat dampak ekonomi program MBG terhadap pelaku usaha lokal, khususnya sektor peternakan, pertanian, dan UMKM pangan. 

Dalam keterangannya, BGN menilai penggunaan bahan baku lokal tidak hanya membantu menjaga rantai pasok pangan, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Telur menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena merupakan sumber protein utama dalam menu MBG sekaligus produk yang banyak dihasilkan peternak rakyat.

Arahan tersebut muncul di tengah keluhan sejumlah peternak ayam petelur di berbagai daerah yang mengaku mengalami penurunan permintaan dan tekanan harga jual.

Di Parepare misalnya, peternak telur mengeluhkan harga telur turun dari kisaran Rp50 ribu menjadi sekitar Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per rak, sementara harga pakan justru naik hingga Rp400 ribu per sak.

Secara teori, program MBG memang berpotensi menjadi pasar besar bagi peternak lokal karena melibatkan jutaan penerima manfaat setiap hari.

Namun, asumsi bahwa seluruh produksi lokal otomatis terserap program MBG perlu dilihat lebih hati-hati.

Dalam praktiknya, penyerapan bahan baku sangat dipengaruhi kapasitas dapur, mekanisme pengadaan, stabilitas distribusi, standar kualitas pangan, hingga kemampuan produksi lokal yang konsisten.

Selain itu, beberapa dapur SPPG juga dilaporkan masih menghadapi persoalan operasional, mulai dari sertifikasi keamanan pangan hingga penghentian sementara operasional akibat masalah sanitasi.

Karena itu, instruksi penggunaan produk lokal tidak cukup hanya menjadi imbauan administratif, tetapi perlu dibarengi sistem distribusi dan pengadaan yang jelas agar benar-benar berdampak ke peternak rakyat.

Jika implementasi berjalan efektif, program MBG berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah karena menciptakan permintaan pangan dalam jumlah besar dan stabil.

Sebaliknya, tanpa tata kelola distribusi yang kuat, manfaat ekonomi program berisiko lebih banyak dinikmati pemasok besar dibanding peternak kecil di daerah.

BGN menegaskan pemanfaatan produk lokal juga merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa program MBG tidak hanya diposisikan sebagai program gizi, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal. Tantangan utamanya kini terletak pada konsistensi implementasi di lapangan.

Penulis: Ariana

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama