Pernyataan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menegaskan pelanggaran pengadaan akan diproses hukum dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari tingginya sensitivitas publik terhadap tata kelola program tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri diproyeksikan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Namun, semakin besar skala program dan anggaran yang digunakan, maka risiko persoalan tata kelola juga ikut meningkat.
Karena itu, pengawasan publik terhadap proses pengadaan dinilai wajar dan penting dalam menjaga akuntabilitas program.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan utama dalam program sosial bukan hanya pada niat kebijakan, tetapi bagaimana implementasi anggaran dijalankan secara transparan dan dapat diawasi.
Dalam banyak kasus program bantuan sosial maupun pendidikan di Indonesia, masalah sering muncul pada tahap pengadaan barang dan jasa, mulai dari dugaan mark-up, pengaturan vendor, hingga kualitas barang yang tidak sesuai spesifikasi.
Karena itu, keterbukaan data pengadaan menjadi faktor penting agar publik dapat ikut melakukan kontrol sosial.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah membantah isu mark-up harga sepatu Sekolah Rakyat dan menyebutnya sebagai hoaks.
Namun secara logika jurnalistik, bantahan pemerintah dan pengawasan publik seharusnya berjalan paralel, bukan saling meniadakan.
Artinya, membantah isu tidak berarti menutup ruang kritik, dan kritik juga tidak otomatis berarti tuduhan bersalah tanpa bukti.
Di titik ini, transparansi menjadi pembeda utama.
Jika seluruh proses pengadaan terbuka, mulai dari nilai kontrak, vendor, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi, maka ruang spekulasi publik akan jauh berkurang.
Sebaliknya, minimnya keterbukaan justru berpotensi memicu ketidakpercayaan dan memperbesar ruang rumor di masyarakat.
Program Sekolah Rakyat menyasar kelompok rentan yang sangat bergantung pada kualitas layanan negara. Karena itu, integritas pengelolaan program menjadi aspek yang sama pentingnya dengan tujuan sosial program itu sendiri.
Selain pengawasan internal pemerintah, keterlibatan lembaga audit, aparat penegak hukum, media, hingga masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Penulis: Ariana