Hal tersebut disampaikan Zudan dalam arahannya terkait penguatan manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, kualitas birokrasi daerah sangat dipengaruhi oleh pola penataan ASN yang dilakukan oleh kepala daerah.
“Penataan ASN harus mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik,” ujar Zudan dalam keterangan resmi BKN.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pejabat politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem birokrasi yang profesional, kompeten, dan berbasis merit.
Menurut Zudan, penempatan ASN harus mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi agar program pembangunan daerah dapat berjalan efektif.
BKN juga menyoroti pentingnya penguatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk menghindari praktik penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetensi.
Selain itu, kepala daerah diminta memastikan proses mutasi, promosi, dan pengembangan karier ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Zudan menilai birokrasi daerah yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di daerah.
Dalam keterangannya, BKN juga menekankan bahwa transformasi birokrasi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada administrasi kepegawaian, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan dampak nyata terhadap masyarakat.
Karena itu, ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang adaptif terhadap perubahan teknologi, pelayanan digital, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang mendorong terciptanya ASN profesional dan berorientasi pelayanan publik.
Di sisi lain, tantangan penataan ASN di daerah masih cukup besar, mulai dari ketimpangan distribusi pegawai, keterbatasan kompetensi, hingga persoalan politisasi birokrasi pada momentum tertentu.
Karena itu, komitmen kepala daerah dinilai menjadi faktor penentu apakah reformasi birokrasi benar-benar berjalan substantif atau hanya administratif.
Penataan ASN yang berbasis kompetensi dan sistem merit dipandang menjadi fondasi penting agar birokrasi daerah tidak sekadar menjalankan administrasi, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Penulis: Ariana
Tags
Nasional