Sidak dilakukan di dua dapur MBG yang berada di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan. Dalam peninjauan tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dan standar kesehatan pangan di lokasi dapur.
Menurut Dudung, standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat program tersebut menyasar kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
“Kalau dapurnya tidak bersih, bagaimana makanan yang diberikan bisa aman dikonsumsi,” kata Dudung Abdurachman saat sidak.
Temuan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap standar keamanan pangan dapur MBG di berbagai daerah setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan beberapa waktu terakhir.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang saat ini terus diperluas cakupannya di seluruh Indonesia.
Namun, ekspansi cepat jumlah dapur SPPG mulai memunculkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan higienitas, kesiapan infrastruktur dapur, hingga sertifikasi keamanan pangan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sebagai standar dasar keamanan operasional.
Kasus temuan dua dapur tak layak di Jakarta Barat memperlihatkan bahwa persoalan utama MBG saat ini bukan hanya memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga di lapangan.
Di sisi lain, sidak langsung pejabat pemerintah menunjukkan adanya upaya pengawasan yang mulai diperketat terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Temuan ini berpotensi memperkuat dorongan evaluasi nasional terhadap standar operasional dapur MBG agar perluasan program tidak mengorbankan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan bagi masyarakat.
Penulis: Ariana