Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat meresmikan operasional Satelit Nusantara Lima di Jakarta Selatan, Senin (12/05/2026).
Menurut Meutya, pembangunan konektivitas digital nasional tidak hanya bertujuan menghadirkan akses internet, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan layanan publik, serta menjaga keamanan ruang digital Indonesia.
“Keinginan kita adalah bagaimana agar 280 juta warga Indonesia bisa terhubung dan tidak hanya di daerah-daerah dekat Pulau Jawa, tetapi sampai Sabang, Merauke, Pulau Rote, hingga Miangas,” ujar Meutya Hafid.
Satelit Nusantara Lima diketahui memiliki kapasitas lebih dari 160 Gbps dan menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) yang dirancang untuk memperkuat konektivitas internet nasional, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pemerintah menilai operasional satelit tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia, termasuk untuk mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, UMKM digital, hingga pelayanan publik berbasis internet.
Meutya Hafid menyebut pembangunan digital nasional saat ini berlandaskan tiga pilar utama, yakni keterhubungan, pertumbuhan, dan keterjagaan. Menurutnya, konektivitas tanpa perlindungan ruang digital justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga keamanan digital dari berbagai ancaman seperti eksploitasi anak, radikalisme digital, hingga penyebaran konten negatif di ruang siber.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut menekankan bahwa pengembangan ekosistem digital dan antariksa nasional membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemain utama di sektor digital regional.
Satelit Nusantara Lima sebelumnya diluncurkan pada September 2025 dan disebut sebagai salah satu satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan cakupan layanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran Satelit Nusantara Lima menunjukkan arah kebijakan digital Indonesia yang tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada upaya memperkuat kedaulatan teknologi dan pemerataan akses digital hingga ke wilayah paling terpencil.
Penulis: Ariana