Isu itu mencuat setelah beredarnya narasi di media sosial yang menuding adanya penggelembungan harga pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.
“Itu fitnah, hoaks,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (05/05/2026).
Gus Ipul menjelaskan foto sepatu yang ramai diperbincangkan publik sebenarnya bukan bagian dari pengadaan resmi Kemensos, melainkan bantuan pribadi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada sejumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
Menurutnya, foto tersebut diambil saat kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei lalu dan kemudian dipotong serta dinarasikan secara berbeda di media sosial.
“Sepatu yang dari Bu Khofifah itu pemberian, bantuan untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” kata Gus Ipul.
Ia menilai narasi yang membandingkan satu merek sepatu dengan keseluruhan pengadaan Sekolah Rakyat tidak tepat karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga berbeda.
Kemensos juga menjelaskan angka Rp700 ribu yang ramai dipersoalkan publik bukan harga pembelian riil, melainkan pagu atau batas maksimal anggaran untuk jenis sepatu tertentu, khususnya sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan).
Sementara untuk jenis sepatu lain seperti sepatu harian, olahraga, dan PDH (Pakaian Dinas Harian), kisaran harga berada di angka Rp200 ribu hingga Rp300 ribu tergantung spesifikasi.
Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi dan kompetitif sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ia juga memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.
“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip,” kata Gus Ipul.
Meski membantah isu mark up, Gus Ipul tetap mengapresiasi masyarakat yang aktif melakukan pengawasan terhadap program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kritik dan pengawasan publik penting untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas program sosial pemerintah.
Polemik ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap program Sekolah Rakyat, sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi pengadaan harus terus dijaga agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Penulis: Ariana
Tags
Nasional