BGN menyatakan penguatan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan MBG, termasuk dalam pengelolaan anggaran, distribusi layanan, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kebijakan ini juga bertujuan memastikan setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima program.
“Pedoman teknis MBG dirancang untuk memperkuat prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan gizi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati.
Menurut BGN, penguatan efisiensi tersebut telah dituangkan dalam pedoman teknis tata kelola yang menjadi landasan pelaksanaan Program MBG. Melalui pedoman tersebut, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih terukur, akuntabel, dan mampu menjangkau penerima manfaat secara optimal, termasuk di wilayah terpencil.
Selain aspek efisiensi, BGN juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan, dirancang agar dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka.
“Program ini harus dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diawasi publik,” kata Khairul Hidayati.
BGN menilai efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan strategi untuk meningkatkan efektivitas program nasional yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Karena itu, penguatan tata kelola, pengawasan, serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran akan terus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG ke depan.
Melalui kebijakan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta menjadi contoh pengelolaan program publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Penulis: Ariana
Tags
Nasional