Parepare, Sulawesi Selatan - Pembangunan sejumlah toilet di Kota Parepare yang memakan anggaran hingga ratusan juta rupiah, terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan toilet tersebut tidak main-main.
Beberapa waktu lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dari fraksi PKS, Sappe melakukan sidak ke salah satu sekolah yang mendapatkan proyek pembangunan toilet.
Dalam sidaknya tersebut, Sappe mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan toilet sekolah terlalu besar. Bahkan ia membandingkan dengan harga dari sebuah rumah bersubsidi.
"Saya menganggap anggaran yang digunakan ini terlalu besar. Bayangkan saja, anggaran untuk proyek pembangunan toilet ini sebesar Rp 166.500.00 yang hampir sama jika kita membeli rumah bersubsidi," Katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarung Agung Hamka menegaskan bahwa angka yang tercantum dalam kontrak proyek berkisar Rp160 juta hingga Rp168 juta bukan merupakan nilai pembayaran final kepada rekanan. Nilai tersebut, kata dia, hanyalah batas maksimal anggaran.
“Angka itu adalah nilai batas akhir. Jika dalam proses review oleh PPTK maupun APIP ternyata volume pekerjaan tidak mencapai nilai kontrak, misalnya hanya Rp120 juta maka yang dibayarkan adalah sebesar volume riil yang dikerjakan rekanan,” jelas Hamka, Jumat (15/11/2025) kemarin.
Hamka menambahkan bahwa selisih anggaran yang tidak terpakai tetap menjadi bagian dari keuangan daerah.
“Setelah perhitungan volume selesai, sisa anggaran tetap berada di kas daerah dan akan menjadi SILPA pada akhir tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamka memaparkan bahwa pembangunan toilet baru di 21 sekolah ini merupakan hasil efisiensi anggaran Pemerintah Kota Parepare sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Melalui instruksi tersebut, pemerintah daerah diminta mengalihkan kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat menuju sektor yang manfaatnya lebih nyata, khususnya infrastruktur dasar.
“Pemerintah kota mengalihkan efisiensi dari perjalanan dinas, konsumsi, serta beberapa kegiatan seminar dan tatap muka untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa pemda harus memperhatikan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang layak di sekolah,” terang Hamka.