Akses Wikimedia Commons Dinormalisasi, Komdigi Minta Segera Daftar PSE

Visual Media Nusantara, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akses Wikimedia Commons telah kembali dinormalisasi setelah sempat mengalami pembatasan di Indonesia.

Normalisasi tersebut dilakukan setelah tim teknis melakukan verifikasi manual terhadap sistem deteksi konten yang sebelumnya menandai platform tersebut sebagai berpotensi mengandung konten terlarang. 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menjelaskan bahwa pembatasan akses terjadi karena sistem pengendalian konten otomatis mendeteksi kata kunci dan visual yang memiliki kemiripan dengan kategori konten terlarang, terutama perjudian.

“Tidak dapat diaksesnya Wikimedia Commons bermula dari sistem yang mendeteksi kata kunci dan konten visual yang memiliki kemiripan dengan kategori konten yang dilarang,” ujar Alexander. 

Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, temuan tersebut diketahui sebagai false positive atau kesalahan deteksi sistem.

Setelah proses verifikasi selesai, Kemkomdigi memutuskan untuk menormalkan kembali akses Wikimedia Commons sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan tersebut.

Situs tersebut diketahui sudah kembali dapat diakses publik sejak 25 Maret 2026 pukul 22.00 WIB. 

Meski akses telah dinormalisasi, Kemkomdigi meminta Wikimedia Foundation segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Menurut Alexander, pendaftaran PSE penting agar platform digital dapat masuk dalam database whitelist pemerintah sehingga tidak kembali terdampak sistem pemblokiran otomatis.

“Kami meminta Wikimedia segera menuntaskan proses registrasi hingga terbit tanda daftar PSE,” kata Alexander. 

Kemkomdigi juga melakukan audit internal terhadap sistem pengendalian konten untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi konten negatif di ruang digital.

Langkah tersebut dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada platform yang sebenarnya memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pengendalian konten dilakukan untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dari konten ilegal.

Namun dalam kasus Wikimedia Commons, pembatasan akses dipastikan terjadi karena kesalahan deteksi sistem yang kemudian telah diperbaiki melalui proses verifikasi manual.

(WAS)