Visual Media Nusantara, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah isu penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Idul Fitri 2026. Dadan menegaskan bahwa program tersebut tidak dihentikan, melainkan justru akan diperluas ke sejumlah wilayah baru di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), merespons informasi yang berkembang di masyarakat terkait masa depan program MBG setelah hari raya.
“Program MBG tidak dihentikan setelah Idul Fitri. Justru sebaliknya, akan diperluas cakupannya,” tegas Dadan, dikutip dari Kompas.com.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara teratur kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
Program ini telah berjalan di beberapa wilayah pilot dan mendapatkan respon positif dari penerima manfaat.
Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah menjadi pelaksana utama program MBG. BGN bertugas mengatur skema, standar gizi, serta pengembangan operasional program ini di berbagai daerah.
Selain itu, aktor lokal seperti dinas kesehatan dan komunitas juga dilibatkan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Dadan mengatakan, perluasan program MBG akan dilakukan secara bertahap mulai setelah Idul Fitri 2026. Program akan menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tercakup dalam fase awal implementasi.
Beberapa daerah diproyeksikan menjadi lokasi perluasan karena tingginya kebutuhan gizi masyarakat.
Dadan menjelaskan perluasan dilakukan sebagai respons atas data kebutuhan gizi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, evaluasi pelaksanaan awal menunjukkan bahwa MBG memiliki dampak positif terhadap pemenuhan gizi terutama di kelompok anak dan ibu hamil.
Perluasan program juga sejalan dengan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dasar.
Menurut Dadan, BGN bersama pemerintah daerah masih menyusun detail skema operasional perluasan MBG, termasuk sumber daya, logistik, serta mekanisme pengawasan agar program berjalan efektif dan efisien.
Rencananya, pengembangan program akan tetap memperhatikan standar gizi yang telah ditetapkan sebelumnya dan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lokal.
Pernyataan Kepala BGN ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap program MBG. Dengan perluasan program di masa mendatang, pemerintah berharap capaian pemenuhan gizi masyarakat dapat semakin meningkat.
Sumber: Kompas.com
Penulis: Tim Redaksi Visual Media Nusantara