Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran, khususnya terkait lonjakan harga energi.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja… akan dibuka fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam 5 hari kerja,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai konflik di Timur Tengah telah berdampak pada kenaikan harga minyak global, yang berimbas pada biaya energi dan transportasi di dalam negeri.
Karena itu, pengurangan mobilitas pekerja dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek.
Selain efisiensi anggaran, kebijakan WFH juga dinilai berdampak langsung pada penghematan bahan bakar.
Airlangga menyebut, pengurangan mobilitas kerja berpotensi menekan penggunaan BBM hingga sekitar seperlima dari konsumsi harian.
“Penghematannya cukup signifikan, sekitar seperlima dari penggunaan biasa,” jelasnya.
Pemerintah tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta dan pemerintah daerah untuk ikut menerapkan kebijakan ini.
Namun, hingga saat ini:
- teknis pelaksanaan masih dalam tahap kajian
- waktu pasti penerapan belum diumumkan
“Teknisnya sedang disiapkan… diharapkan tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan pemda,” kata Airlangga.
Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan pasca Lebaran 2026, namun pemerintah masih akan menyesuaikan dengan kondisi global, khususnya perkembangan harga minyak dan situasi geopolitik.
“Pasca-Lebaran, tapi nanti akan ditentukan waktunya,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menerapkan skema work from anywhere (WFA) selama periode mudik Lebaran 2026 untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat.
Kebijakan WFH mingguan ini menjadi langkah lanjutan dengan tujuan efisiensi yang lebih luas.
Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global sekaligus menjaga efisiensi energi nasional.
Namun, efektivitas kebijakan ini masih akan sangat bergantung pada implementasi teknis di lapangan.
(WAS)
Tags
Nasional