Permintaan itu muncul setelah video paket makanan program MBG berisi lele mentah viral di media sosial dan menu tersebut ditolak oleh pihak sekolah.
Menurut Yahya, insiden tersebut harus menjadi perhatian serius karena program MBG seharusnya memastikan makanan yang diberikan kepada siswa layak konsumsi dan memenuhi standar gizi.
“Kasus ini harus dievaluasi secara menyeluruh dan yang bertanggung jawab perlu diberi sanksi,” kata Yahya.
Kasus ini bermula dari distribusi paket makanan program MBG di SMA Negeri 2 Pamekasan. Dalam paket tersebut terdapat beberapa menu, termasuk satu ekor ikan lele yang masih dalam kondisi mentah.
Video penolakan paket makanan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.
Pihak sekolah menolak paket tersebut karena dinilai tidak layak langsung dibagikan kepada siswa.
Yahya menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi kinerja dapur program yang berada di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, kepala SPPG memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional dapur serta kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Saya belum mendengar ada kepala SPPG yang diberi sanksi. Padahal mereka yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional dapur,” ujarnya.
Komisi IX DPR menegaskan program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar.
Karena itu, standar keamanan pangan dan kualitas makanan harus dijaga secara ketat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan atau polemik di masyarakat.
Insiden di Pamekasan tersebut diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah agar pengawasan terhadap program MBG diperketat di seluruh daerah.
Penulis: Kontributor Visual Media Nusantara
Editor: Redaksi Visual Media Nusantara
Tags
Nasional