Dalam kegiatan sarasehan dan taklimat internal kementerian di Jakarta Pusat, Meutya mengingatkan seluruh pegawai agar tetap menjaga kinerja meski bekerja secara fleksibel selama periode WFA. Ia menekankan bahwa fleksibilitas kerja bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan.
“Meskipun kita memasuki masa work from anywhere, semua tetap harus berkontribusi dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terutama di tengah meningkatnya aktivitas publik menjelang Lebaran.
Selain itu, Meutya juga menyoroti kesiapan kementerian dalam mengawal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
Ia menilai pelindungan anak di ruang digital merupakan agenda penting yang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para pegawai kementerian.
Meutya bahkan mengajak para pegawai untuk ikut menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada keluarga dan masyarakat saat mudik Lebaran.
“Ketika bertemu keluarga di kampung halaman, silakan sampaikan informasi ini agar masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan anak di ruang digital,” katanya.
Pemerintah berharap kebijakan WFA dapat memberikan fleksibilitas bagi pegawai sekaligus tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama periode Lebaran.
Penulis : Kontributor Visual Media Nusantara
Editor : Redaksi Visual Media Nusantara
Tags
Nasional