Pemprov Sulsel menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulsel Suhartono menjelaskan bahwa angka Rp2 miliar yang beredar sebenarnya hanya merupakan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan, bukan realisasi penggunaan dana.
“Anggaran tersebut sudah tercantum dalam perencanaan, namun belum ada realisasi,” ujar Suhartono.
Menurut Pemprov Sulsel, rencana pengadaan layanan helikopter tersebut disiapkan untuk kebutuhan tertentu yang bersifat darurat.
Beberapa kebutuhan yang dimaksud antara lain:
- penanganan bencana
- evakuasi darurat
- mobilitas cepat ke wilayah terpencil
- akses ke daerah yang sulit dijangkau jalur darat
Helikopter tersebut diproyeksikan sebagai fasilitas pendukung respons cepat pemerintah daerah, bukan untuk penggunaan rutin pejabat daerah.
Pemprov Sulsel juga menepis anggapan bahwa helikopter tersebut digunakan untuk aktivitas pribadi pejabat daerah.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman selama ini tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial.
Pemprov Sulsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah juga meminta publik untuk memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
(WAS)