Berdasarkan berbagai rilis KPK dalam kurun waktu sekitar tahun 2014–2024, Lebih dari 150 kepala daerah terjaring oleh KPK. Mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota tersangkut kasus korupsi. Puluhan di antaranya terjaring melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Yang artinya, setiap tahun, rata-rata terdapat 10–15 kepala daerah yang diproses hukum. Angka ini menunjukkan satu hal bahwa penindakan terus berjalan, tetapi praktiknya juga terus berulang.
Adapun Pola-pola yang dilakukan berulang oleh kepala daerah yang terjaring oleh KPK, diantaranya :
1. Jual Beli Jabatan
Salah satu pola paling konsisten adalah praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Skemanya jelas:
- Pejabat membayar untuk mendapatkan posisi
- Posisi tersebut kemudian digunakan untuk “mengembalikan modal”
Dalam banyak kasus, praktik ini menjadi pintu masuk korupsi yang lebih luas.
2. Setoran dari OPD
Kasus seperti di Tulungagung memperkuat indikasi pola kedua yakni setoran dari bawahan.
Ciri utamanya yaitu:
- Ada target nominal tertentu
- Penagihan dilakukan secara aktif
- Bawahan berada dalam posisi tertekan
Dalam beberapa kasus, setoran bahkan menyerupai sistem “iuran wajib” dalam birokrasi.
3. Fee Proyek dan Pengadaan
Pola klasik yang tetap dominan adalah pengaturan proyek. Biasanya itu melibatkan:
- Penunjukan rekanan tertentu
- Pengaturan pemenang tender
- Imbalan berupa fee proyek
Ini menjadi salah satu sumber pemasukan utama dalam banyak kasus korupsi di daerah.
4. Penyalahgunaan APBD
Korupsi juga terjadi melalui manipulasi anggaran daerah seperti:
- Mark-up proyek
- Kegiatan fiktif
- Pengalihan anggaran untuk kepentingan tertentu
Dalam konteks ini, APBD menjadi instrumen yang rentan disalahgunakan.
Data menunjukkan bahwa kasus korupsi kepala daerah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang artinya, tidak ada daerah yang benar-benar “kebal” namun masalahnya bersifat struktural, bukan geografis. Baik itu daerah maju maupun berkembang memiliki kerentanan yang sama.
Pola-pola ini biasanya berulang dikarenakan beberapa faktor kunci, diantaranya:
1. Biaya Politik Tinggi
Kontestasi pilkada membutuhkan biaya besar.
Dalam banyak kasus, tekanan untuk “balik modal” muncul setelah menjabat.
2. Lemahnya Pengawasan Internal
Inspektorat daerah tidak selalu independen dan mekanisme kontrol sering bersifat administratif, bukan substantif
3. Relasi Kuasa yang Tertutup
Struktur birokrasi yang hierarkis membuat bawahan sulit menolak sehingga praktik menyimpang sulit dilaporkan
4. Minimnya Transparansi Real-Time
Akses publik terhadap detail anggaran dan pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga celah penyimpangan tetap terbuka.
Jika dimasukkan dalam peta, kasus Tulungagung bukan anomali. Ia justru memperkuat pola tekanan setoran yang berpotensi distorsi anggaran dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Yang membedakan hanya detail modus, bukan esensinya.
Dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap, muncul berbagai pertanyaan mendasar. Apakah efek jera tidak bekerja? atau sistemnya yang mendorong praktik ini terus terjadi?
Jika pola ini terus berulang, maka penindakan saja tidak cukup tanpa adanya perbaikan sistemik.
Peta korupsi kepala daerah dalam 10 tahun terakhir menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan, ini bukan sekadar masalah individu, tetapi persoalan struktur. Selama biaya politik tetap tinggi, pengawasan lemah dan transparansi terbatas maka pola korupsi akan terus berevolusi, meskipun pelakunya berganti.
(WAS)