Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah peningkatan program bedah rumah rakyat secara nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program renovasi rumah rakyat akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar dalam keterangannya.
Pemerintah menargetkan sekitar 400 ribu rumah akan direnovasi melalui program bedah rumah pada tahun ini. Program tersebut direncanakan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurut Maruarar, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
“Semua kabupaten dan kota akan mendapatkan program bedah rumah dari Presiden. Program ini sangat signifikan dan diharapkan dapat menggerakkan ekonomi serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar lahan milik negara dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan hunian rakyat.
Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk yang berada di kawasan strategis perkotaan, akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah susun.
Pemerintah berencana mengombinasikan pembangunan hunian tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok menengah, sehingga tercipta kawasan hunian yang lebih inklusif.
“Lahan-lahan negara ini akan dikelola untuk perumahan rakyat dan dikombinasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah,” jelas Maruarar.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pembangunan hunian baru telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah.
Salah satunya berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, di mana sekitar 300 unit rumah tengah dibangun. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026.
Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit rumah tambahan yang akan segera diproses.
Program pembangunan hunian tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan padat atau di lokasi yang tidak layak huni.
Untuk mempercepat realisasi program hunian rakyat, Presiden juga mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar mempercepat proses penyediaan lahan.
Sementara itu, pembiayaan dan pembangunan hunian akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait serta lembaga pembiayaan pemerintah.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan rakyat secara lebih masif di berbagai daerah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni yang terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pembangunan perumahan.
(WAS)
Tags
Nasional