Latar belakang Hendarsam cukup unik karena ia dikenal bukan berasal dari karier birokrasi imigrasi, melainkan dari dunia hukum, politik, dan korporasi.
Berikut profil singkat dan perjalanan kariernya.
Latar Belakang dan Pendidikan
Hendarsam Marantoko lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 22 Desember 1977.
Ia menempuh pendidikan hukum dengan jalur berikut:
- Sarjana Hukum – Universitas Lampung (2002)
- Magister Hukum – Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pendidikan tersebut menjadi dasar bagi kariernya sebagai praktisi hukum yang cukup dikenal di Indonesia.
Karier di Dunia Hukum
Sebelum masuk dalam lingkaran kebijakan publik, Hendarsam dikenal sebagai advokat dengan pengalaman panjang di berbagai firma hukum.
Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain:
- Pendiri dan Managing Partner di Hendarsam Marantoko & Partners (HMP Lawfirm) sejak 2008
- Senior Partner di Wetmen Sinaga & Partners
- Managing Partner di Rajaolan Marantoko & Partners
- Advokat di Minola Sebayang & Partners
Pengalaman ini membuatnya sering terlibat dalam berbagai kasus hukum dan isu kebijakan publik.
Aktivitas Politik dan Organisasi
Selain berkarier sebagai pengacara, Hendarsam juga aktif di dunia politik.
Ia diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra bidang hukum dan dikenal dekat dengan lingkungan politik Presiden Prabowo Subianto.
Di bidang organisasi masyarakat, ia juga pernah terlibat dalam berbagai forum advokasi hukum serta diskusi kebijakan publik.
Pengalaman di Dunia Korporasi
Hendarsam juga memiliki pengalaman di sektor korporasi.
Ia pernah dipercaya menjadi Komisaris Independen ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) melalui keputusan Menteri BUMN pada tahun 2021.
Pengalaman tersebut menambah portofolio manajerialnya sebelum akhirnya masuk ke jabatan strategis di pemerintahan.
Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi
Pada 2026, pemerintah menunjuk Hendarsam sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sebagai Dirjen Imigrasi, ia bertanggung jawab memimpin lembaga yang memiliki peran strategis, antara lain:
- pengawasan lalu lintas orang keluar masuk Indonesia
- penerbitan paspor dan visa
- pengawasan warga negara asing
- penegakan hukum keimigrasian.
(WAS)