Data tersebut disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat porsi pengeluaran kesehatan secara mandiri atau out of pocket masih mencapai 28,8% dari total belanja kesehatan nasional.
Artinya, hampir sepertiga biaya kesehatan di Indonesia masih harus dibayar langsung oleh masyarakat tanpa perlindungan asuransi atau jaminan kesehatan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut angka tersebut setara dengan Rp175 triliun—jumlah yang dinilai masih terlalu besar dan perlu ditekan.
“Yang belum menggunakan program kesehatan seperti BPJS maupun asuransi komersial masih cukup besar,” ujarnya.
Meski Indonesia telah memiliki program BPJS Kesehatan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terlindungi secara optimal.
Kontribusi asuransi kesehatan komersial bahkan hanya sekitar 5% dari total pembiayaan kesehatan nasional.
Ini menunjukkan bahwa penetrasi asuransi masih rendah dan ketergantungan pada pembayaran pribadi masih tinggi.
Angka Rp175 triliun bukan sekadar statistik. Sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2026 sekitar Rp114 triliun. Yang Artinya bahwa uang yang dibayar langsung oleh masyarakat bahkan lebih besar dari anggaran negara untuk kesehatan.
Ada beberapa faktor struktural hal ini dapat terjadi:
1. Akses & Kepercayaan
Tidak semua masyarakat terdaftar di BPJS atau merasa layanan yang didapat memadai.
2. Biaya Tambahan
Meski punya jaminan, sering muncul biaya di luar tanggungan seperti obat tertentu yang tidak ditanggung.
3. Literasi Asuransi Rendah
Banyak masyarakat belum memahami manfaat asuransi atau menganggap premi sebagai beban, bukan perlindungan.
Yang sering luput dari pengawasan yakni biaya kesehatan bisa jadi penyebab kemiskinan baru Ketika:
- sakit berat
- biaya tinggi
- tidak ada proteksi
Maka satu kejadian medis bisa menguras tabungan keluarga.
Oleh sebab itu, OJK bersama pemerintah tengah mencari solusi dalam meningkatkan efisiensi asuransi, kemungkinan subsidi premi dan integrasi dengan program pemerintah. Tujuannya satu yaitu menurunkan beban pembayaran langsung masyarakat.
Angka Rp175 triliun membuka fakta baru yang sulit diabaikan, bahwa sistem perlindungan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi.
Di satu sisi, program jaminan sudah ada.
Namun di sisi lain, jutaan orang masih harus “berjuang sendiri” saat sakit.
Pertanyaannya adalah apakah ini masalah akses, sistem, atau kepercayaan?
(WAS)