Tito menyatakan kebijakan WFH merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh seluruh daerah tanpa pengecualian.
“Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikuti dan dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,” ujar Tito usai rapat di DPR.
Meski demikian, ia memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur teknis pelaksanaan, termasuk proporsi ASN yang bekerja dari rumah (WFH) maupun dari kantor (WFO).
“Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma proporsinya diserahkan ke daerah,” katanya.
Kebijakan WFH ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja, mendorong transformasi birokrasi serta mendukung penghematan energi seperti BBM.
Namun, di lapangan, tidak semua daerah langsung mengadopsi kebijakan tersebut. Beberapa pemerintah daerah bahkan masih mengkaji relevansinya dengan kondisi lokal.
Secara formal, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Namun pernyataan “loyal ke pusat” menimbulkan pertanyaan apakah ini sekadar koordinasi kebijakan nasional, atau bentuk penegasan kendali pusat terhadap daerah?
1. Diskresi yang Terbatas
Memang ada fleksibilitas namun daerah boleh atur proporsi WFH/WFO. Tapi inti dari kebijakan tidak bisa ditolak.
2. Bahasa “Loyalitas” yang Sarat Makna
Penggunaan kata “loyal” bukan istilah teknis birokrasi biasa. Ini mengandung dimensi politik, relasi kekuasaan dan kepatuhan vertikal.
3. Risiko di Lapangan
Jika dipaksakan tanpa adaptasi lokal maka pelayanan publik bisa terganggu, efektivitas kerja belum tentu meningkat atau justru jadi formalitas administratif.
Dari Sudut Lain, kritik Terselubung terhadap Daerah. Pernyataan Tito juga bisa dibaca sebagai sinyal ada daerah yang dianggap “tidak patuh”.
Karena faktanya dilapangan, masih ada daerah belum menerapkan WFH atau masih mempertanyakan kebijakan tersebut. Ini menunjukkan adanya friksi, meski tidak disampaikan secara terbuka.
Kebijakan WFH nasional kini bukan sekadar soal pola kerja, melainkan menjadi cerminan hubungan antara pusat dan daerah.
Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong efisiensi dan keseragaman. Di sisi lain, daerah menghadapi realitas yang berbeda-beda.
Pertanyaannya sekarang, apakah keseragaman kebijakan selalu berarti efektivitas?
(WAS)