Bos BGN Ungkap Nasib Program MBG Usai Anggaran Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

Visual Media Nusantara, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pemerintah memangkas anggaran program tersebut dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. 

Meski anggaran mengalami pengurangan cukup besar, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan dan tidak dihentikan. Penyesuaian disebut lebih difokuskan pada efisiensi pengelolaan anggaran serta perbaikan manajemen operasional program di lapangan. 

Dadan Hindayana mengatakan pengurangan anggaran tidak akan mengubah tujuan utama program MBG dalam memberikan layanan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan. 

“Yang dilakukan adalah efisiensi dan perbaikan pengelolaan supaya program tetap efektif,” ujar Dadan Hindayana. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan MBG lebih efisien tanpa mengurangi manfaat utama program. 

Hingga April 2026, realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai Rp75 triliun dan menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui lebih dari 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG memang terus menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan tata kelola anggaran, pengawasan dapur SPPG, keamanan pangan, hingga efektivitas distribusi bantuan makanan di berbagai daerah.

Karena itu, langkah efisiensi anggaran dinilai bukan sekadar pengurangan nominal belanja, tetapi juga bagian dari evaluasi terhadap pola operasional program berskala nasional tersebut.

Di sisi lain, pengurangan anggaran berpotensi memunculkan tantangan baru, terutama terkait pemerataan layanan dan kapasitas operasional dapur MBG di daerah.

Semakin besar cakupan penerima manfaat, semakin tinggi pula kebutuhan pengawasan terhadap distribusi anggaran dan kualitas layanan di lapangan.

Namun, penting juga dipahami bahwa pemangkasan anggaran tidak selalu berarti pengurangan kualitas program.

Efisiensi dalam program pemerintah bisa berarti penghapusan belanja yang dinilai tidak prioritas, perbaikan rantai distribusi, atau penyesuaian mekanisme operasional agar anggaran lebih tepat sasaran. 

Program MBG diperkirakan masih akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah ke depan karena berkaitan langsung dengan isu gizi, pendidikan, dan ketahanan sosial masyarakat.

Penulis: Ariana

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama