Penghentian layanan tersebut berdampak langsung terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah di NTT.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, mengatakan penghentian operasional berlangsung secara bertahap sejak 8 Mei 2026.
“SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT,” ujar Dadang dalam keterangannya.
Menurutnya, penghentian pertama terjadi di Kabupaten Manggarai sebelum meluas ke sejumlah wilayah lain seperti Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.
Kelangkaan elpiji tersebut dinilai sangat memengaruhi operasional dapur MBG karena sebagian besar SPPG masih bergantung pada penggunaan gas LPG 12 kilogram untuk kegiatan produksi makanan harian.
Akibat keterbatasan pasokan gas, sejumlah dapur tidak dapat melanjutkan proses memasak dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada stabilitas pasokan energi pendukung operasional dapur.
Di sisi lain, BGN menyatakan telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna mempercepat distribusi elpiji ke wilayah terdampak.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut Pertamina langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari BGN.
Direktur Utama Sub Holding Downstream Pertamina, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan pihaknya memprioritaskan distribusi gas untuk dapur MBG di NTT.
“Hari ini kami prioritaskan ke SPPG,” kata Ega.
Pertamina dilaporkan telah mengirim ratusan tabung elpiji ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kefamenanu, Belu, Kupang, Sumba, dan Manggarai.
BGN berharap pasokan gas segera kembali normal agar layanan MBG dapat kembali berjalan tanpa gangguan.
Kasus ini juga memperlihatkan tantangan besar dalam pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, terutama terkait ketahanan logistik dan distribusi energi pendukung operasional dapur.
Jika persoalan pasokan energi tidak diantisipasi dengan sistem cadangan yang kuat, gangguan distribusi makanan bergizi berpotensi kembali terjadi di daerah lain.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan jumlah dapur dan penerima manfaat, tetapi juga kesiapan rantai pasok pendukung di lapangan.
Penulis: Ariana