Sebelumnya, pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI), M Qodari, menyebut terdapat 1.738 dapur MBG yang disuspend per 12 Mei 2026 karena tidak memenuhi standar operasional.
Namun, Charles Honoris mengatakan Komisi IX DPR memperoleh informasi bahwa jumlah dapur yang dihentikan sementara bisa mencapai sekitar 4.000 unit SPPG.
“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” kata Charles Honoris.
Menurutnya, program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.
Charles juga memberikan tiga catatan penting kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control. Ketiga, evaluasi terhadap target program yang dinilai terlalu berorientasi pada kuantitas dibanding kesiapan operasional.
Polemik dapur MBG beberapa waktu terakhir memang semakin menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
Selain itu, banyak dapur SPPG juga diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar dasar keamanan pangan.
Di Surabaya misalnya, dari total 133 dapur MBG, baru 49 dapur yang telah mengantongi SLHS.
Bahkan, hasil sidak terbaru Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menemukan dua dapur MBG di Jakarta Barat dalam kondisi tidak layak operasional karena masalah kebersihan dan sanitasi.
Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa percepatan ekspansi program MBG belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur dan pengawasan keamanan pangan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan kebijakan suspend dilakukan sebagai langkah korektif agar dapur yang tidak memenuhi standar dapat segera melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang ditargetkan menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Namun, kasus suspend massal dapur SPPG mulai memperlihatkan tantangan besar program tersebut, terutama terkait tata kelola, pengawasan kualitas, dan standar keamanan pangan.
Perbedaan data ini berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengawasan dan kesiapan operasional program MBG secara nasional.
Penulis: Ariana