Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga, terutama bagi jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi persyaratan tersebut.
“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar penindakan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Berdasarkan data pemantauan Badan Gizi Nasional di wilayah Indonesia Timur, terdapat 4.219 dapur SPPG yang terdata.
Rinciannya adalah:
- 2.138 dapur telah memiliki sertifikat SLHS
- 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan
- 717 dapur belum mendaftarkan sertifikat sama sekali
Dapur-dapur yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga beberapa wilayah di Papua.
BGN menegaskan bahwa kepemilikan SLHS menjadi syarat penting bagi operasional dapur SPPG. Sertifikat tersebut memastikan bahwa fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan.
Dengan adanya sertifikasi ini, kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat program dapat dipastikan aman dan layak konsumsi.
Pemerintah juga mendorong seluruh pengelola SPPG yang belum mendaftarkan SLHS untuk segera mengurus sertifikasi melalui dinas kesehatan setempat.
BGN memastikan operasional dapur dapat kembali berjalan normal setelah proses pendaftaran dan verifikasi sertifikat selesai dilakukan.
Penulis : Kontributor Visual Media Nusantara
Editor : Redaksi Visual Media Nusantara
Tags
Nasional