Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong platform digital memperketat pengawasan terhadap pengguna di bawah umur.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan akses anak di internet.
Sejumlah platform, termasuk TikTok, telah mulai mengambil langkah dengan menonaktifkan akun pengguna yang teridentifikasi di bawah usia minimum.
Meski kebijakan telah diterapkan, pembatasan akun anak di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan.
1. Data Usia Mudah Dimanipulasi
Pengguna dapat memasukkan tanggal lahir yang tidak sesuai saat membuat akun, sehingga sistem sulit membedakan usia sebenarnya.
2. Verifikasi Belum Sepenuhnya Akurat
Teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi usia masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memastikan keakuratan data pengguna.
3. Banyaknya Platform Digital
Pengguna dapat dengan mudah berpindah ke platform lain yang memiliki aturan lebih longgar.
Platform seperti Instagram, YouTube, hingga X memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
4. Pengawasan Orang Tua Berbeda-beda
Efektivitas pembatasan juga sangat bergantung pada peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.
Pemerintah mendorong sejumlah langkah seperti:
- pembatasan usia minimum pengguna
- peningkatan sistem verifikasi akun
- serta kewajiban platform melaporkan kepatuhan
Langkah ini diharapkan dapat mempersempit celah akses bagi pengguna di bawah umur.
Kebijakan ini berpotensi membawa perubahan:
- anak akan lebih sulit membuat akun baru
- proses pendaftaran menjadi lebih ketat
- kontrol terhadap aktivitas digital meningkat
Namun, celah dalam sistem masih memungkinkan akun anak tetap muncul di berbagai platform.
Pembatasan akun anak di media sosial menjadi langkah penting dalam perlindungan digital. Namun, hingga saat ini, pengendalian secara penuh masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial.
(WAS)